Senin, 10 Mei 2021

Hutan Sosial Bengkulu, 32,7 Ribu Hektare

Angkasanews.id-
Sabtu, 9 Januari 2021 | 04:02WIB
2 menit baca
gubernur (2)
16859678893602362891

Konflik TORA Segera Tuntas

BENGKULU – Pemerintah pusat menyerahkan SK Hutan Sosial, Hutan Adat dan TORA secara serentak se-Indonesia, pada Kamis (7/1) kemarirn. Untuk Bengkulu sendiri mendapatkan Hutan Sosial seluas 32.700 hektare, 60.850 KK, redistribusi tanah 113 hektare, dan alokasi redistribusi tanah 4.800 hektare. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengungkapkan, ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan rapat terbatas bersama Presiden pada 2019 lalu. Dimana ia sampaikan bahwa lebih dari 41 persen wilayah Bengkulu merupakan hutan kawasan lindung. Dengan terbukanya akses perhutanan sosial kemudian ada hutan adat, dimungkinkan masyarakat dapat mengakses ke kawasan hutan dengan melakukan aktifitas ekonomi.
“Kita ingin masyarakat yang berada di kawasan hutan dapat mengelola sumber daya yang ada, sehingga perekonomiannya dapat sejahtera seiring fungsi hutan tetap dijalankan. Sebagai contoh, Desa PAL 100 Rejang Lebong yang sudah terlebih dahulu mendapatkan ijin pengelolaan kawasan hutan, sehingga masyarakat menanam combrang, pakis, damar dan sebagainya sehingga hutan dapat menjadi lahan ekonomi masyarakat, namun hutan tetap asri,” jelas Rohidin, Jum’at (8/1).
Lebih lanjut, terkait Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) yang dalam beberapa tahun ini menghadirkan konflik di masyarakat sudah hampir terselesaikan. Hanya tinggal beberapa, dan akan terus diusulkan untuk segera tuntas. “Sudah beberapa titik yang puluhan tahun bersengketa, baik dengan perusahaan, bahkan ada dari sesama pemerintah, hampir semua terselesaikan. Termasuk, untuk wilayah Lebong Tandai Kabupaten Bengkulu Utara, yang sudah lama terjadi konflik agraria masyarakat dan perusahaan,” tegas gubernur.
Terakhir, Rohidin menginisiasi masyarakat adat khususnya dari kecamatan Enggano Bengkulu Utara. Dikarenakan Kawasan Enggano yang sangat dekat kearifan lokalnya dengan masyarakat adat, sehingga kawasan hutannya tereksploitasi habis. Sehingga, kita perlu memikirkan hal tersebut dengan peraturan daerah tentang masyarakat adat di Enggano sehingga mereka mempunyai kewenangan ikut bersama pemerintah, terkait perijinan investasi dan sebagainya di wilayah tersebut. “Khusus Enggano, kita prioritaskan Program ekonomi pembangunan pada 2021 sudah sangat terencana dan matang yaitu pembangunan dua pelabuhan (Kahyapu dan Malakoni), pengembangan pelabuhan utara, poros tengah dan lingkar luar pulau Enggano. Untuk itu, kita upayakan masyarakat Enggano dapat ikut serta dalam mengambil keputusan. Karena kita tidak ingin, masyarakat Enggano menjadi Tamu di tanahnya sendiri,” pungkas Gubernur Rohidin.(ken)

Tulis Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini Lainnya

,

Mantan Wabup Seluma Ditangkap di Hotel

BENGKULU – Setelah diburu sekitar 2 bulan, mantan Wakil Bupati Seluma, Mufran Imron, SE akhirnya…

Bupati Tekan Pelayanan dan Tata Kelola RSHD Manna

BENGKULU SELATAN – Sistem pelayanan dan tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah (RSUHD)…

Objek Wisata Ditutup, Sholat Id Dibatasi

PEMATANG AUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma menetapkan bahwasanya seluruh kawasan objek wisata di Kabupaten…

,

Jalan PT MSS Diblokir Warga

TALANG SALING – Sejumlah warga Desa Talang Sali, Kecamatan Seluma Timur pada Kamis (6/5) siang,…

Bagi BLT Jelang Lebaran

TANJUNG KUAW – Setelah lima bulan menunggu akhirnya bantuan lansung tunai (BLT DD) desa Tanjung…

TNI/Polri Jaga Ketat Lima Titik Perbatasan

BENGKULU – Antisipasi keamanan menjelang Hari Raya Idulfitri 1442 H, semakin ditingkatkan. Sejumlah personil keamanan…

Sholat Idul Fitri PemKab dan Open House, Ditiadakan

BENGKULU SELATAN – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan (BS), tahun 2021 ini, tidak selenggarakan salat…

,

Polres Seluma Tak Lakukan Penyekatan

SELEBAR – Polres Seluma tidak menggelar operasi penyekatan pemudik pada Idul Fitri tahun 2021 ini….

,

Dorong Percepatan Ekonomi Digital, Pemprov Bentuk Tim

BENGKULU – Guna mempercepat Program Pengembangan Ekonomi Digital Desa, Pemerintah Provinsi(pemprov) Bengkulu akan membentuk Tim…

Gagal WTP, Bupati Evaluasi OPD

BENGKULU SELATAN – Bupati Bengkulu Selatan (BS), Gusnan Mulyadi SE.MM secara tegas akan mengevaluasi OPD,…

Kesehatan

Langganan Konten

Berlangganan buletin kami untuk mendapatkan berita terbaru, berita populer, dan pembaruan eksklusif.

Loading