Sabtu, 6 Maret 2021

21 ASN Pemkab BS Disanksi PDTH

Angkasanews.id-
Senin, 15 Februari 2021 | 01:52WIB
2 menit baca
minarman-1
16859678893602362891

BENGKULU SELATAN – Tercatat kurang lebih 21 orang PNS lingkungan Pemkab BS yang dijatuhi sanksi tegas berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH). Terbaru, eks Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bengkulu Selatan Drs H.Heriyadi dan Nexle Yusita eks staf Kesra Kesra Setkab BS dengan keluarnya SK Bupati BS.
Sebelumnya, juga telah dijatuhi sanksi dua eks PNS lingkungan Pemkab BS yakni Iksan Wajis MPd dan rekanya Adrian M.Si yang di keluarkan SK PDTH akhir Januari lalu.
“Penjatuhan saksi PDTH terbaru dikeluarkan atas nama Heriyadi dan Nexle, keduanya terbukti bersalah dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Tipikor Bengkulu, untuk Heriyadi memang sudah memasuki masa persiapan pensiun namun tetap dijatuhi sanksi PDTH sehingga tidak dapat hak-hak sebagaimana seorang pegawai negeri setelah dijatuhi sanksi PDTH,”kata Kepala BKPSDM BS H Minarman SH.

Dikatakan Minarman, bukan hanya empat ASN tersebut yang dijatuhi sanksi, sebelumnya Pemkab BS juga telah menjatuhkan sanksi tegas bagi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi. Sebelumnya, Bupati Gusnan Mulyadi juga telah menjatuhkan sanksi PDTH terhadap Nursilawati eks fungsional Dinkes BS yang pernah tersandung kasus OTT KPK yang juga menjerat mantan Bupati BS, Dirwan Mahmud beberapa waktu lalu. Serta, Nurhan Afrizon AMd eks fungsional umum kantor Camat Kedurang yang pernah terlibat kasus korupsi kegiatan TMMI.
Selain itu Pemkab BS juga telah menjatuhkan sanksi PDTH terhadap 15 orang eks PNS Pemkab BS juga sudah duluan di sanksi PDTH, diantaranya atas nama Hosen Syam, Ir.Mardiansyah, Densi Hartini, S.Pd, Drs. Fauzi, Suwan, Novi Helmen.MM, Erwan Mursidi, Sofhan Martony SP, Khairani SP, M. Irman Suherlan, ST, Suparman ST, Joko Santosa ST, dan Edi Susanto. Sehingga sampai saat ini sudah tercatat 21 eks PNS yang dijatuhi sanksi tegas berupa PDTH oleh Pemkab BS.
“Sampai saat ini sudah 21 eks PNS yang dijatuhi sanksi tegas, dan mereka ini sudah inkrah, dengan dijatuhi saksi PDTH maka hak-hak kepegawaian hilang termasuk pensiunan dan lainnya, karena itu kami berharap hal semacam ini jangan sampai terjadi lagi bagi ASN yang lain,”harap Minarman.(yes)

Tulis Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini Lainnya

Diduga Ada SPJ Fiktif

Pada Kasus Dugaan Korupsi Anggaran BBM Dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas SELEBAR – Dalam sidang terdakwa…

Bupati Seluma dan Bupati BS Bertransformasi Melalui Kolaborasi

BENGKULU SELATAN – Bupati Seluma, Erwin Octavian SE bersama pejabat Seluma hadir di Kabupaten Bengkulu…

Calon Jamaah Haji Wajib Vaksin Divaksin

BENGKULU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu saat ini sedang mempersiapkan rencana keberangkatan Calon Jamaah Haji…

,

Kebakaran Pagi Tadi, Hanguskan Gudang dan 10M3 Kayu

MUARA DAMAU – Kebakaran terjadi di gudang milik Rohan (68) warga Desa Muara Danau Kecamatan…

Diberi Uang, Remaja Digarap Tetangga

SELEBAR – Aksi pencabulan terhadap anak di bawah umur lagi-lagi kembali terjadi di Kabupatrn Seluma….

Susun RKPD 2022, Bupati Sampaikan Proritas Unggulan

BENGKULU SELATAN – Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Badan Perencanaan Daerah (Bapeda-Litbang) mengelar forum…

Gubernur Temui Nelayan Tradisional

BENGKULU – Polemik antar nelayan tradisional dan nelayan trawl yang sempat adu ricuh, ditengahi Gubernur…

IGI Audensi dengan Bupati

PEMATANG AUR – Bupati Seluma Erwin Octavian, SE Selasa siang kemarin, menerima kunjungan Ketua Ikatan…

Tiga Pengemudi Mobil Terlibat Laka Beruntun

TALANG SALING – Kecelakaan Lalulintas (Lakalantas) beruntun terjadi di ruas jalan lintas Kabupaten Seluma, tepatnya…

Okti Sebut Disperindagkop Sepelekan DPRD

PEMATANG AUR – Tidak Tersedianya anggaran Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) di Dinas Perindagkop, harus…