Selasa, 27 Juli 2021

21 ASN Pemkab BS Disanksi PDTH

Angkasanews.id-
Senin, 15 Februari 2021 | 01:52WIB
2 menit baca
minarman-1
16859678893602362891

BENGKULU SELATAN – Tercatat kurang lebih 21 orang PNS lingkungan Pemkab BS yang dijatuhi sanksi tegas berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH). Terbaru, eks Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bengkulu Selatan Drs H.Heriyadi dan Nexle Yusita eks staf Kesra Kesra Setkab BS dengan keluarnya SK Bupati BS.
Sebelumnya, juga telah dijatuhi sanksi dua eks PNS lingkungan Pemkab BS yakni Iksan Wajis MPd dan rekanya Adrian M.Si yang di keluarkan SK PDTH akhir Januari lalu.
“Penjatuhan saksi PDTH terbaru dikeluarkan atas nama Heriyadi dan Nexle, keduanya terbukti bersalah dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Tipikor Bengkulu, untuk Heriyadi memang sudah memasuki masa persiapan pensiun namun tetap dijatuhi sanksi PDTH sehingga tidak dapat hak-hak sebagaimana seorang pegawai negeri setelah dijatuhi sanksi PDTH,”kata Kepala BKPSDM BS H Minarman SH.

Dikatakan Minarman, bukan hanya empat ASN tersebut yang dijatuhi sanksi, sebelumnya Pemkab BS juga telah menjatuhkan sanksi tegas bagi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi. Sebelumnya, Bupati Gusnan Mulyadi juga telah menjatuhkan sanksi PDTH terhadap Nursilawati eks fungsional Dinkes BS yang pernah tersandung kasus OTT KPK yang juga menjerat mantan Bupati BS, Dirwan Mahmud beberapa waktu lalu. Serta, Nurhan Afrizon AMd eks fungsional umum kantor Camat Kedurang yang pernah terlibat kasus korupsi kegiatan TMMI.
Selain itu Pemkab BS juga telah menjatuhkan sanksi PDTH terhadap 15 orang eks PNS Pemkab BS juga sudah duluan di sanksi PDTH, diantaranya atas nama Hosen Syam, Ir.Mardiansyah, Densi Hartini, S.Pd, Drs. Fauzi, Suwan, Novi Helmen.MM, Erwan Mursidi, Sofhan Martony SP, Khairani SP, M. Irman Suherlan, ST, Suparman ST, Joko Santosa ST, dan Edi Susanto. Sehingga sampai saat ini sudah tercatat 21 eks PNS yang dijatuhi sanksi tegas berupa PDTH oleh Pemkab BS.
“Sampai saat ini sudah 21 eks PNS yang dijatuhi sanksi tegas, dan mereka ini sudah inkrah, dengan dijatuhi saksi PDTH maka hak-hak kepegawaian hilang termasuk pensiunan dan lainnya, karena itu kami berharap hal semacam ini jangan sampai terjadi lagi bagi ASN yang lain,”harap Minarman.(yes)

Tulis Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini Lainnya

Korupsi DD Kayu Elang, Belum Juga Naik

SELEBAR – Penanganan kasus dugaan korupsi pada program Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa…

,

Kapolres Seluma dan 3 Kapolres di Bengkulu Diganti

BENGKULU – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo M.Si dikabarkan mengganti empat kapolres di…

Catut Nama Pejabat Kajati, Oknum Ngaku Bisa Urus Korupsi DAK Seluma

BENGKULU – Penyidikan Kejati Bengkulu menemukan kejanggalan terhadap kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK)…

BS Datangkan 76 Tabung Oksigen dari Lampung

BENGKULU SELATAN – 76 tabung oksigen didatangkan dari Provinsi Lampung untuk RSUHD Manna. Sebab, stok…

DPRD BS Sarankan Cakades Gugat Ke PTUN

BENGKULU SELATAN – Ketua DPRD Bengkulu Selatan (BS), Barli Halim SE menyarankan agara Cakades yang…

BPBD Terima Bantuan WRS

BENGKULU SELATAN – Pemerintah Daerah (Pemkab Bengkulu Selatan (BS) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)…

Untuk Covid, Gubernur Minta Kades Anggarkan DD 8%

BENGKULU – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menetapkan pelaksanaan PPKM tingkat desa dan kelurahan di provinsi…

Sopir Fuso Dirampok di Jalan Lintas Dua Jalur BS

BENGKULU SELATAN – Basarudin Siregar (49) Supir Fuso warga Ponjol Rt.02, Rw 016, Kelurahan Kayuringin…

Terkonfirmasi Positif Covid-19, Ibu Hamil Meninggal Dunia

NIUR – Ibu hamil warga Desa Niur, Kecamatan Sukaraja yang berdomisili di Kelurahan Betungan, Kota…

Bawa Senpi, Warga Bengkulu Dibekuk

SELEBAR – Tim Puyang Serawai Polres Seluma mengamankan senjata api (Senpi) jenis revolver dari tangan…

Kesehatan

Langganan Konten

Berlangganan buletin kami untuk mendapatkan berita terbaru, berita populer, dan pembaruan eksklusif.

Loading