Senin, 8 Maret 2021

Akui Keliru, Potongan Sertifikasi Dikembalikan Disdik

Angkasanews.id-
Kamis, 5 November 2020 | 00:53WIB
1 menit baca
emzaili
16859678893602362891

 

PEMATANG AUR – Dinas Pendidikan akhirnya mengakui adanya kekeliruan terkait dengan pemotongan tunjangan sertifikasi guru untuk pembayaran iuran BPJS kesehatan di kabupaten Seluma. Kekeliruan itu karena adanya pemotongan tidak sesuai dengan ketentuan Sesuai Perpres nomor 75 Tahun 2019, setiap pekerja penerima upah ada kewajiban iuran JKN sebesar 1 persen dari gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan profesi dan tambahan perbaikan penghasilan bagi pegawai. Kepala Dinas Pendidikan Emzaili Hambali M. Pd mengatakan bahwa, pihaknya saat ini sedang mencoba menyelesaikan permasalah tersebut. Karena sebelumnya memang terjadi kekeliruan pemotongan. Bukan unsur kesengajaan, sebab anggarannya itu masuk ke kas negara, bukan ke rekening dinas. “Kami sudah telusuri itu, hari ini (kemarin) tim dari dinas berkoordinasi ke KPPN Manna untuk berkonsultasi,” kata Emzaili kepada wartawan, kemarin.

Menurutnya, kelebihan pemotongan tersebut sebesar Rp 742 juta lebih. Anggaran tersebut masih tersedia di rekening kas negara. Sehingga, pihaknya masih akan berusaha bagaimana agar anggaran tersebut dapat ditarik kembali dan diserahkan kepada guru penerima sertifikasi sebelumnya. “Kami akui, memang ada kekeliruan di pemotongan. Makanya kami berusaha untuk melakukan penarikan untuk diberikan kembali kepada yang berhak menerimanya,” ucapnya.

Sebelumnya, mantan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Seluma Suarto S.Pd menyampaikan keluhan banyak dewan guru masalah pemotongan sertifikasi untuk pembayaran BPJS kesehatan. PGRI sudah mengikuti sosialisasi bersama BPJS masalah pemotongan 1 persen dari gaji pokok tersebut. Hanya saja, pemotongan yang dilakukan pihak dinas lebih dari satu persen per bulannya. Padahal, sesuai Perpres nomor 75 Tahun 2019, setiap pekerja penerima upah ada kewajiban iuran JKN sebesar 1% dari gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan profesi dan tambahan perbaikan penghasilan bagi pegawai. Untuk guru sertifikasi, pemotongan dilakukan melalui anggaran sertifikasi yaitu 1 persen setiap bulan. “Potongannya variatif, ada yang Rp 900 ribu hingga Rp 1,2 juta,” tukas Suarto. (ndi)

Tulis Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini Lainnya

Waspada, Ada Onum Catut Nama Wabup

BENGKULU – Hati hati dengan penipuan dengan mengatasnamakan pejabat. Terbaru ada oknum yang mencatut nama…

Agustus, Pelantikan Kades BS Serentak

BENGKULU SELATAN – Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bengkulu Selatan (BS) memastikan tahun ini…

Jonaidi SP Prioritaskan Jalan Kewenangan Provinsi

BENGKULU – Dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat Kabupaten Seluma, Jonaidi SP Anggota DPRD Provinsi Bengkulu…

Srie Rezki Jaring Asmara di Seluma

SELUMA – Masyarakat Kabupaten Seluma menyampaikan beberapa Aspirasi melalui Anggota DPRD Provinsi Bengkulu yakni Srie…

Kajari akan Lanjutkan Semua Kasus di Seluma

SELEBAR – Diketahui, jika ada beberapa kasus dugaan korupsi yang hingga saat ini masih dalam…

Diduga Ada SPJ Fiktif

Pada Kasus Dugaan Korupsi Anggaran BBM Dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas SELEBAR – Dalam sidang terdakwa…

Bupati Seluma dan Bupati BS Bertransformasi Melalui Kolaborasi

BENGKULU SELATAN – Bupati Seluma, Erwin Octavian SE bersama pejabat Seluma hadir di Kabupaten Bengkulu…

Calon Jamaah Haji Wajib Vaksin Divaksin

BENGKULU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu saat ini sedang mempersiapkan rencana keberangkatan Calon Jamaah Haji…

,

Kebakaran Pagi Tadi, Hanguskan Gudang dan 10M3 Kayu

MUARA DAMAU – Kebakaran terjadi di gudang milik Rohan (68) warga Desa Muara Danau Kecamatan…

Diberi Uang, Remaja Digarap Tetangga

SELEBAR – Aksi pencabulan terhadap anak di bawah umur lagi-lagi kembali terjadi di Kabupatrn Seluma….