Selasa, 27 Juli 2021

Soal Tabat, Gubernur Abaikan Seluma?

Angkasanews.id-
Senin, 9 November 2020 | 01:18WIB
1 menit baca
Mirin Ajib
16859678893602362891

PEMATANG AUR – Pemerintah kabupaten Seluma saat ini masih mempersiapkan rencana pengajuan upaya hukum ke Mahkamah Agung terkait dengan keluarganya Permendagri nomor 09 tahun 2020 tentang Tapal Batas antara kabupaten Seluma dengan kabupaten Bengkulu Selatan. Asisten I Setda Seluma Mirin Ajib SH MH mengatakan bahwa, Pemda Seluma menyayangkan kebijakan Pemda Provinsi Bengkulu yang dinilai tidak serius dalam menyelesaikan permasalah Tabat antara kedua kabupaten ini. “Yang paling baik itu kan melakukan pembahasan kembali dengan Pemda Bengkulu Selatan yang difasilitasi oleh gubernur. Namun, gubernur tidak memfasilitasi itu. Hanya memeriksa tapal batas, memeriksa titik-titik setelah pemeriksaan titik itu selesai. Sekarang malah menyuruh kita mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung,” kata Mirin kepada wartawan, kemarin. Menurutnya, jika sekedar melihat titik koordinat saja, maka Pemda Seluma sudah melakukan itu. Termasuk mengajukan upaya Judicial Review, Pemda Seluma juga telah mempersiapkan itu sejak keluarganya Permendagri nomor 09 tersebut. “Seharusnya sekarang ini sudah ada kesimpulan mediasi. Ini kan belum ada mediasi. Hanya cek lokasi titik koordinat saja. Kita sangat menyayangkan ini,” tegasnya. Dengan cara dan perlakuan pemerintah provinsi terhadap Seluma, maka terkesan Gubernur dalam menyelesaikan masalah ini pilih kasih. Dan sengaja mengabaikan Kabupaten Seluma.
Sebelumnya kata dia, Pemda Seluma telah melakukan pembicaraan ke Kemendagri. Saat pembahasan di Kemendagri, tidak lagi membahas masalah kesepakatan kedua kabupaten. Hanya meminta gubernur memfasilitasi kedua kabupaten agar menyelesaikan permasalah Tabat kedua kabupaten ini. “Kita tidak lagi bicara soal kesepakatan yang ditandatangani oleh Wabup. Tapi kita membahas berkaitan dengan batas wilayah sesuai dengan eks kewedanaan sesuai undang-undang nomor 03 tahun 2003. Itu yang dibahas bersama di Kementerian dalam negeri. Tapi mengapa diputuskan sesuai kesepakatan itu. Inilah yang harusnya difasilitasi oleh gubernur. Bukan malah menyarankan Pemda melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung,” tandasnya. (ndi)

Tulis Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini Lainnya

Korupsi DD Kayu Elang, Belum Juga Naik

SELEBAR – Penanganan kasus dugaan korupsi pada program Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa…

,

Kapolres Seluma dan 3 Kapolres di Bengkulu Diganti

BENGKULU – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo M.Si dikabarkan mengganti empat kapolres di…

Catut Nama Pejabat Kajati, Oknum Ngaku Bisa Urus Korupsi DAK Seluma

BENGKULU – Penyidikan Kejati Bengkulu menemukan kejanggalan terhadap kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK)…

BS Datangkan 76 Tabung Oksigen dari Lampung

BENGKULU SELATAN – 76 tabung oksigen didatangkan dari Provinsi Lampung untuk RSUHD Manna. Sebab, stok…

DPRD BS Sarankan Cakades Gugat Ke PTUN

BENGKULU SELATAN – Ketua DPRD Bengkulu Selatan (BS), Barli Halim SE menyarankan agara Cakades yang…

BPBD Terima Bantuan WRS

BENGKULU SELATAN – Pemerintah Daerah (Pemkab Bengkulu Selatan (BS) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)…

Untuk Covid, Gubernur Minta Kades Anggarkan DD 8%

BENGKULU – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menetapkan pelaksanaan PPKM tingkat desa dan kelurahan di provinsi…

Sopir Fuso Dirampok di Jalan Lintas Dua Jalur BS

BENGKULU SELATAN – Basarudin Siregar (49) Supir Fuso warga Ponjol Rt.02, Rw 016, Kelurahan Kayuringin…

Terkonfirmasi Positif Covid-19, Ibu Hamil Meninggal Dunia

NIUR – Ibu hamil warga Desa Niur, Kecamatan Sukaraja yang berdomisili di Kelurahan Betungan, Kota…

Bawa Senpi, Warga Bengkulu Dibekuk

SELEBAR – Tim Puyang Serawai Polres Seluma mengamankan senjata api (Senpi) jenis revolver dari tangan…

Kesehatan

Langganan Konten

Berlangganan buletin kami untuk mendapatkan berita terbaru, berita populer, dan pembaruan eksklusif.

Loading